Wacana pembangunan angkutan laut di Kepulauan Seribu dengan menerapkan
sistem trunk and feeder serupa busway di darat, ditanggapi positif
Pemprov DKI. Dengan sistem tersebut, Pemprov DKI dapat memberdayakan
warga sekitar pemilik kapal kecil untuk digunakan sebagai feeder
(pengumpan).
Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Pelabuhan Dinas Perhubungan DKI, Drajad Adhyaksa, mengatakan usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat sekaligus memfasilitasi kapal kecil milik masyarakat sebagai feeder untuk jenis perjalanan jarak dekat.
"Dengan sistem tersebut akan dibuat jalur perjalanan utama yang menjangkau beberapa pulau besar di Kepulauan Seribu. Untuk tujuan-tujuan jarak dekat, dari pulau-pulau besar tersebut akan difasilitasi oleh kapal kecil," katanya, Rabu (3/10).
Namun demikian, ia belum bisa memastikan kapan sistem tersebut bisa direalisasikan. Tapi ia menegaskan, selama Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan fasilitasnya dan didukung oleh Kemenhub, pihak Dishub mengaku siap menjalankannya.
Sementara untuk saat ini, ia meminta kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu agar membina masyarakat lokal untuk bisa memenuhi standarisasi angkutan laut. “Angkutan laut kita masih kalah dibandingkan dengan Batam. Anggaran jasa operator kapal sudah kami siapkan. Mereka itu (kapal tradisional) belum berbadan hukum, jadi susah kalau harus melakukan kontrak,” jelasnya.
Bupati Kepulauan Seribu, Achmad Ludfi, juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar memberikan perhatian pada lalu lintas laut. "Jangan hanya kemacetan di Jakarta saja yang diperhatikan," tegasnya.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Iskandar Abubakar mengatakan, sistem angkutan di Kepulauan Seribu harus ada perubahan pola. Sistem yang dibangun yakni dengan menyediakan jalur utama atau trunk yang difasilitasi oleh kapal perintis dari pemerintah daerah, sementara untuk tujuan-tujuan jarak dekat akan menggunakan kapal-kapal tradisional sebagai feeder. “Harus ada perubahan pola, seperti busway. Dengan tipe seperti ini juga akan menyelamatkan kapal-kapal kecil,” kata Iskandar, dalam sebuah diskusi, Rabu (3/10).
Menurutnya transportasi laut membutuhkan biaya cukup tinggi, khusunya untuk biaya bahan bakar yang cukup mahal. Selain itu, sistem keselamatan juga harus betul-betul disiapkan. Sehingga perlu dibangun sistem yang efisien agar tidak terjadi pemborosan.
Namun sebelum membuat sistem trunk and feeder banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti pemetaan trayek, kondisi pelabuhan, penyediaan kapal, kesiapan kapal, juga penentuan tarif. Agar bisa maksimal penggunaannya, besaran kapal yang difungsikan harus sesuai dengan kebutuhan. “Tidak akan efisien kalau kapal besar dipaksa masuk kawasan yang sempit. Karena itu perlu bangun kerja sama dengan kapal milik masyarakat,” tandasnya.
Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Pelabuhan Dinas Perhubungan DKI, Drajad Adhyaksa, mengatakan usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat sekaligus memfasilitasi kapal kecil milik masyarakat sebagai feeder untuk jenis perjalanan jarak dekat.
"Dengan sistem tersebut akan dibuat jalur perjalanan utama yang menjangkau beberapa pulau besar di Kepulauan Seribu. Untuk tujuan-tujuan jarak dekat, dari pulau-pulau besar tersebut akan difasilitasi oleh kapal kecil," katanya, Rabu (3/10).
Namun demikian, ia belum bisa memastikan kapan sistem tersebut bisa direalisasikan. Tapi ia menegaskan, selama Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan fasilitasnya dan didukung oleh Kemenhub, pihak Dishub mengaku siap menjalankannya.
Sementara untuk saat ini, ia meminta kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu agar membina masyarakat lokal untuk bisa memenuhi standarisasi angkutan laut. “Angkutan laut kita masih kalah dibandingkan dengan Batam. Anggaran jasa operator kapal sudah kami siapkan. Mereka itu (kapal tradisional) belum berbadan hukum, jadi susah kalau harus melakukan kontrak,” jelasnya.
Bupati Kepulauan Seribu, Achmad Ludfi, juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar memberikan perhatian pada lalu lintas laut. "Jangan hanya kemacetan di Jakarta saja yang diperhatikan," tegasnya.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Iskandar Abubakar mengatakan, sistem angkutan di Kepulauan Seribu harus ada perubahan pola. Sistem yang dibangun yakni dengan menyediakan jalur utama atau trunk yang difasilitasi oleh kapal perintis dari pemerintah daerah, sementara untuk tujuan-tujuan jarak dekat akan menggunakan kapal-kapal tradisional sebagai feeder. “Harus ada perubahan pola, seperti busway. Dengan tipe seperti ini juga akan menyelamatkan kapal-kapal kecil,” kata Iskandar, dalam sebuah diskusi, Rabu (3/10).
Menurutnya transportasi laut membutuhkan biaya cukup tinggi, khusunya untuk biaya bahan bakar yang cukup mahal. Selain itu, sistem keselamatan juga harus betul-betul disiapkan. Sehingga perlu dibangun sistem yang efisien agar tidak terjadi pemborosan.
Namun sebelum membuat sistem trunk and feeder banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti pemetaan trayek, kondisi pelabuhan, penyediaan kapal, kesiapan kapal, juga penentuan tarif. Agar bisa maksimal penggunaannya, besaran kapal yang difungsikan harus sesuai dengan kebutuhan. “Tidak akan efisien kalau kapal besar dipaksa masuk kawasan yang sempit. Karena itu perlu bangun kerja sama dengan kapal milik masyarakat,” tandasnya.
Sumber : beritajakarta