Dinilai Tidak Bisa Bekerja Sebagai Pelayan Masyarakat Warga Pulau Harapan Tuntut Lurahnya Mundur

Puluhan masyarakat Kelurahan Pulau Harapan di Pulau Seribu berunjuk rasa. Sekaligus menggalang tanda tangan menuntut mundurnya Lurah M Ali karena dinilai tidak bisa bekerja sebagai pelayan masyarakat Kelurahan Pulau Harapan Kab Kepulauan Seribu.

Haji Udin salah satu tokoh masyarakat Pulau Seribu mengatakan, bahwa kehadirannya di kantor lurah ingin silaturahmi dengan lurah dan sekaligus menyampaikan desakan masyarakat agar lurah M Ali Mundur.

“Coba perhatikan, dalam bulan Desember saja praktis hanya berkantor 4 kali dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jakarta,” tutur Haji Udin, Tokoh masyarakat kepada LICOM, Minggu (30/12/2012).

Hal lain yang membuat warga Pulau Harapan geram terhadap lurah itu adalah, adalah lambannya pelayanan lurah dalam memberikan beras raskin kepada masyarakat. Bantuan-bantuan yang ia berikan tidak merata, contohnya bantuan korban puting beliung beberapa waktu lalu, yang memperoleh bantuan hanya orang- orang yang dianggap pro lurah namun warga yang sering memprotes kebijakannya pasti tidak kebagian. Hal ini dianggap oleh masyarakat pilih kasih dan sangat kontra dengan kebijakan gubernur baru.

Tanda tangan yang berhasil di galang oleh warga sebanyak 200 tanda tangan. Rencananya akan di sampaikan ke gubernur Jokowi Ahok sebagai sikap protes dan meminta agar lurah yang di Pulau Harapan segera diganti dengan lurah yang melayani bukan lurah yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingannya secara pribadi. 

Hal senada di sampaikan oleh urbanisasi SH MH direktur LBH Garuda Jakarta bahwa, sejak bulan lalu puluhan bahkan ratusan warga masyarakat Pulau Harapan mendatanginya dan meminta dirinya agar membantu masyarakat atas sikap yang tidak adil oleh lurah M ali untuk diadukan ke Pemprov DKI. Buntut dari ketidak puasan warga, warga mengancam tidak akan mengizinkan pak lurah masuk Pulau Harapan dan akan mengusirnya bila dirinya tetap masih datang ke Pulau Harapan. “Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan tersebut, kami meminta agar Pemprov DKI lebih serius dalam menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Urban

 

Sumber : lensaindonesia.com