03.02.00
 |
| KM. Krapu |
Setelah sempat tidak beroperasi selama beberapa hari, Dinas Perhubungan
(Dishub) DKI Jakarta akhirnya kembali mengoperasikan kapal cepat
miliknya di Pelabuhan Muara Angke untuk melayani penumpang dari maupun
ke Pulau Seribu, Minggu (6/1). Adapun biaya operasional enam unit kapal
tersebut untuk sementara berasal dari dana swakelola Dishub DKI.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono memastikan, keenam kapal cepat milik Dishub DKI di Pelabuhan Muara Angke sudah berooperasi kembali hari ini. "Untuk biaya operasional kami gunakan dana swakelola atau dana internal Dishub DKI," ujar Pristono, Minggu (6/1).
Dikatakan Pristono, nantinya setelah pengesahan APBD DKI, operator untuk mengooperasikan keenam kapal itu akan dilelang kembali. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pengesahan APBD 2013 akan diketok palu pada khir Januari. "Setelah ketok palu, baru kita bisa lakukan lelang," katanya.
Dana sementara yang digunakan ini akhirnya dapat dibunakan setelah Dishub DKI Jakarta bertemu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Sebab anggaran untuk operasional keenam kapal cepat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari maupun menuju Pulau Seribu. "Yang penting jalan dulu, proses lelang akan menyusul," katanya.
Seperti diketahui, lantaran molornya pengesahan APBD 2013, enam unit kapal cepat milik Dishub DKI di Pelabuhan Muara Anggke tidak beroperasi. Kontrak operator kapal cepat itu telah habis per tanggal 31 Desember 2012. Keenam kapal cepat itu yakni, dua unit Kapal Motor (KM) Lumba-lumba dan empat unit KM Kerapu. Masing-masing kapal cepat itu berkapasitas dapat mengangkut 30 penumpang.
Selama kapal-kapal cepat ituu tidak beroperasi, perjalanan dari maupun menuju Pulau Seribu dilayani dengan kapal tradisional dan kapal motor milik swasta.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono memastikan, keenam kapal cepat milik Dishub DKI di Pelabuhan Muara Angke sudah berooperasi kembali hari ini. "Untuk biaya operasional kami gunakan dana swakelola atau dana internal Dishub DKI," ujar Pristono, Minggu (6/1).
Dikatakan Pristono, nantinya setelah pengesahan APBD DKI, operator untuk mengooperasikan keenam kapal itu akan dilelang kembali. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pengesahan APBD 2013 akan diketok palu pada khir Januari. "Setelah ketok palu, baru kita bisa lakukan lelang," katanya.
Dana sementara yang digunakan ini akhirnya dapat dibunakan setelah Dishub DKI Jakarta bertemu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Sebab anggaran untuk operasional keenam kapal cepat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari maupun menuju Pulau Seribu. "Yang penting jalan dulu, proses lelang akan menyusul," katanya.
Seperti diketahui, lantaran molornya pengesahan APBD 2013, enam unit kapal cepat milik Dishub DKI di Pelabuhan Muara Anggke tidak beroperasi. Kontrak operator kapal cepat itu telah habis per tanggal 31 Desember 2012. Keenam kapal cepat itu yakni, dua unit Kapal Motor (KM) Lumba-lumba dan empat unit KM Kerapu. Masing-masing kapal cepat itu berkapasitas dapat mengangkut 30 penumpang.
Selama kapal-kapal cepat ituu tidak beroperasi, perjalanan dari maupun menuju Pulau Seribu dilayani dengan kapal tradisional dan kapal motor milik swasta.
Sumber : beritajakarta.com
.jpg)
